Opini
Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Arief Poyuono. (Ist)

Banyak pihak mulai menyoroti kemampuan Presiden Jokowi untuk membawa Indonesia keluar dari krisis. Mampukah, dengan kabinet saat ini, Jokowi mampu melayani rakyat dan membawa kembali Indonesia bangkit? Arief Poyuono, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra menyorotinya untuk pembaca Bergelora.com (Redaksi)

Oleh: Arief Poyuono

INDONESIA, saat ini sudah pada tahap penyembuhan dari dampak Covid 19 baik terhadap penyebaran penyakit itu sendiri maupun pada dampak perekonomian serta kehidupan sosial. Ini merupakan tahap terakhir dari krisis.

Pemerintah Joko Widodo berbenah dengan  membentuk “Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional” berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2020 yang terdiri dari Komite Kebijakan yang menetapkan program dan kebijakan, Ketua Pelaksana yang mengintegrasikan pelaksanaan kebijakan, dan Satuan Tugas yang melaksanakan dan mengendalikan implementasi terhadap Program program penangulangan krisis yang katanya sudah masuk tahap Kronis yang ditandai dengan indeks pertumbuhan ekonomi dikwartal ke 2 yang terkontraksi hingga minus 5,32 persen.

Dengan komite ini pemerintah Jokowi akan mulai berbenah dan mengatur kembali cara kerja dan tatanan sumber daya manusia. Namun pada masa ini jajaran menteri Kabinet Indonesia Maju juga harus mulai beradaptasi dengan memiliki sense of crisis, selain membangun kembali, juga bersiap-siap dengan kemungkinan krisis lainnya.

Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional” harus didukung dengan cara kerja penanganan krisis oleh semua jajaran pemerintahan Joko Widodo dan daerah. Terutama memastikan percepatan penyerapan dana untuk penanganan pandemi COVID-19 sebesar Rp 695,20 triliun yang dialokasikan untuk penangganan Kesehatan sebesar Rp 87,55 triliun; dan dan Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) sebesar Rp 607,65 triliun.

Maka jika dalam dua bulan mendatang budaya kerja para pembantu presiden Joko Widodo tidak seperti yang yang diharapkan oleh Presiden Joko Widodo, maka bukan tidak mungkin justru akan semakin sulit untuk bisa menghindari dari resesi ekonomi global yang paling dalam terhadap perekonomian nasional.

Pendelegasian Tugas oleh presiden Joko Widodo dalam Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2020 kepada para menteri yang ditugaskan merupakan tugas yang sangat berat. Pada kenyataannya, masih banyak kementerian dan lembaga yang pemimpinnya serta jajaran kebingungan dan tidak memiliki program untuk masuk dalam tahap recovery akibat dampak Covid 19 terhadap kehidupan masyarakat dan perekonomian nasional.

Sebenarnya, penangulangan Covid 19 dan Penyelamatan Ekonomi Nasional oleh pemerintah saat ini sudah masuk dalam tahap kronis jika berpatokan pada  tiga tahapan krisis yaitu prodromal atau gejala krisis, kedua akut, ketiga kronis, dan yang terakhir adalah penyembuhan.

Tahapan Prodromal sudah dilewati Indonesia. Pada tahap ini segala kejadian atau sinyal krisis akibat RRC terpapar Covid 19 diawal 2020 sudah mulai nampak namun pemerintah diawal tahun tetap melakukan aktivitas seperti biasa.

Ketika virus Corona sudah menyebar di berbagai negara Indonesia memang belum berdampak. Pemeritah gagal menangkap sinyal ini dengan tidak menerapkan manajemen krisis, maka dampak besar pada tahapan berikutnya.

Pada tahap Akut, sebenarnya krisis belum begitu kentara namun sudah mulai dirasakan pelan-pelan oleh banyak pelaku usaha dan perekonomian nasional. Pada tahap ini terlahir juga istilah the point of no return artinya pemeritah  tidak memiliki kesempatan untuk kembali memperbaiki keadaan apabila sinyal pada proses prodromal tidak diindahkan oleh pemerintah dengan tidak melakukan manajemen krisis yang baik

Pada tahapan krisis Akut ini, ketika sudah ada orang yang terjangkit Corona, pemerintah  tetap menjalankan pemerintahan seperti biasa dan menyiapkan skenario Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) untuk melakukan alternatif tata pekerjaan dengan work from home,--menolak desakan WHO untuk melakukan Lock Down.

Namun, ini membuat Presiden Joko Widodo sangat kesal karena saat pemberlakuan Work For Home bagi institusi pemerintah malah banyak menteri dan pejabatnya menganggap seperti cuti panjang dan tanpa ada sense of crisis. Sehingga saat masuk relaksasi PSBB malah keadaan menjadi masuk ketahapan kronis.

Pada tahap ini sudah muncul intervensi Presiden Joko Widodo untuk mengkomando, mengarahkan mempengaruhi cara kerja kabinet agar seluruh proses penanggulangan Covid dan Penyelamatan ekonomi Nasional secara keseluruhan karena akibat Covid 19 dapat segera diatasi.

Pada tahap inilah  penerapan kebijakan strategis seharus diikuti oleh kemampuan anggota kabinet dalam menjalankan tugasnya disaat Krisis secara cepat dan efektif agar masyarakat bisa selamat dan perekonomian tetap bisa berjalan agar tidak terdampak resesi ekonomi.

Secara umum pembagian bantuan sosial pada masyarakat berjalan sesuai rencana walaupun agak terlambat dan menghadapi masalah pendataan. Namun yang tidak bisa dihindari adalah PHK massal yang terjadi diberbagai perusahaan memukul kaum buruh sebagai penopang industri. Walau terlambat, pemerintah terus berusaha mengatasi gelombang PHK dengan memberikan beberapa insentif pada industri dan kaum buruh.

Hari ini, bangsa Indonesia tidak punya pilihan lain selain bersatu untuk bangkit kembali dari krisis dan menjadi lebih kuat untuk menghadapi krisis global yang mengancam. Presiden Jokowi perlu mempertimbangkan efektifitas kabinetnya agar dapat memenuhi tugas melayani rakyat yang sedang bangkit dan membangun kembali sosial ekonomi yang sempat terpukul.

Saatnya Presiden Jokowi melakukan evaluasi terhadap kabinetnya, agar rakyat, bangsa dan negara memiliki kepastian dimasa depan. Untuk membangun Indonesia tidak bisa dilakukan hanya oleh seorang Jokowi dengan kabinet yang tidak memiliki sense of crisis! Walaupun rakyat yakin badai pasti berlalu!

Add comment

Security code
Refresh