JAKARTA- Untuk menghindari penghancuran Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) maka saat ini dibututuhkan gerakan untuk mengembalikan dasar Konstitusi Undang-undang Dasar ’45 yang asli. Hal ini disampaikan anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Poppy Dharsono kepada Bergelora.com di Jakarta, Selasa (3/6).
Menurutnya saat ini kebutuhan kembali ke UUD’45 yang asli sudah menjadi lebih nyata karena menjadi gerakan rakyat.
“Segera kembali ke UUD’ 45 yang asli atau kita akan berpangku tangan membiarkan negara ini menjadi serpihan-serpihan pulau yang dikuasai pentingan asing,” ujarnya.
Sebelumnya, dalam pertemuan persiapan deklasi gerakan Renaissance Indonesia disepakati proklamasi NKRI yang kedua kalinya.
“Proklamasi ini yang selaras dengan alam semesta, melandaskan pada hubungan antar manusia, kedamaian, keadilan, kerakyatan, kebangsaan, jatidiri bangsa dengan membumikan nilai-nilai Pancasila, dan meluruskan kembali makna UUD1945 dan pembaharuannya sesuai dengan tuntutan jaman,” demikian Mayjen (Purnn) Saurip Kadi kepada Bergelora . com.
Menurutnya NKRI harus diarahkan menjadi sebuah percontohan negeri yang menerapkan tata dunia baru yang transparan, bersahabat dengan alam (greenomics), dan mengutamakan rakyat berjaringan yang egaliter (connected society) dalam berbagai transaksi ekonomi, sosial, budaya, politik (people cybernomics).
Kerontokan sistem keuangan global yang melanda USA, dan negara2 Eropah, serta gerakan demokratisasi yang melanda negara-negara Timur Tengah menurut Saurip Kadi merupakan indikator perubahan tata dunia.
“Konsep nation-state (negara bangsa) yang awalnya ditandai dengan mata uang sebagai alat transaksi antar negara, kini menjadi alat pertikaian. Inilah perang dunia 3 atau silence revolution,” ujarnya.
Ia menegaskan bahwa inilah saatnya semua komponen anak bangsa untuk melakukan Muasyawarah Adat Nuswantara guna merumuskan kembali mulai dari kembali jati diri adat nuswantara beserta program desa mandiri sampai dengan tatanan masyarakat adat yang didukung oleh sistem ketatanegaraan yang menjamin eksistensi dan dinamika jaringan desa mandiri sebagai motor penggerak negeri.
“Gerakan Renaissace Indonesia berperan sebagai poros inti yang akan mengumpulkan amanat kontrak sosial dari rakyat berbagai sektor dan berbagai darah untuk dikawal sampai terwujud,” jelasnya.
Deklarasi Gerakan Renaissance Indonesia dipersiapkan oleh beberapa anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) seperti Laode Ida (Sultra), Poppy Dharsono (Jateng), Abdul Aziz (Sumut), Sofia Miapau (Papua Barat), Mursyid (NAD), Aida Ismeth (KEPRI), Prof. Surya (Jawa Barat), H. Ahmad Subandri (Banten), H. Hairiah Kalimantan Barat), GKR Hemas (DIY).
“Sistim bernegara saat ini sudah membawa bangsa ini dalam situasi yang sangat darurat. Yang bisa menyelamatkannya hanyalah rakyat Indonesia,” tegas Poppy Dharsono
Selain didukung oleh anggota DPR da DPR, Gerakan Renaissance ini didukung oleh
beberapa organisasi massa dan LSM seperti Institut Ekonomi Politik Sukarno Hatta (IEPSH), PETISI28, IGJ (Institut Global Justice), LP3ES, AMAN (Aliansi Masyarakat Adat Nuswantara), DKR (Dewan Kesehatan Rakyat), APPSI (Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia), KAPPRI (Kesatuan Aksi Pemilik Penghuni Rusun Indonesia),
Asosiasi Raja Raja Se Nuswantara, Dewan Adat Masyarakat Dayak, Koperasi Rakyat Mesuji Merah Putih, Lembaga Pemulihan Hak dan Penyelesaian Lahan Kaligentong
Lembaga Pemulihan Hak dan Penyelesaian Lahan Kaliklepu, Ikatan Keluarga Alumni Bumi Seram (Ikatan Pelaut Indonesia), Komite Nasional Masyarakat Indonesia (KNMI)
HAPI (Himpunan Advokat Pengacara Indonesia), PEKAT Indonesia Bersatu
LPKNI (Lembaga Perikanan Kelautan Nasional Indonesia),Pergerakan Wong Ndeso Bantu Negoro, KOWARTEG (Koperasi Warung Tegal) DKI
IKBT (Ikatan Keluarga Besar Tegal), Masyarakat BERGAS (Brebes Tegal Slawi) Jabodetabek, MERC, PETA (Pembela Tanah Air), Gerakan Revolusi Nurani (GRN)
Gerakan Pemurnian Pancasila dan UUD1945, Forum Silaturahmi Keraton Nusantara
Induk Koperasi Kelola Kawasan (IK3), Gerakan HMS, IRESS, GIB (Gerakan Indonesia Bersih), Perempuan untuk Demokrasi, Gerakan Transparansi Pasar Modal, Lembaga Penjaga Aset Nuswantara, Federasi Serikat Pekerja BUMN, Gerakan Kebangkitan Nilai Leluhur Nuswantara, Indonesian Forces, FKPPN (Forum Kordinasi Pemilik Penghuni Rusun), LEMTANUS (Lembaga Ketahanan Nusantara), Sanggar Merah Putih, Laskar Anti Korupsi (LAKI), Laskar Pembina Soedirman. (Enrico N. Abdielli)
