Politik
Anjungan minyak Montara di Blok Atlas Barat Laut Timor meledak pada 21 Agustus 2009 dan mencemari pantai selatan pulau-pulau di Nusa Tenggara Timur. (Ist)

JAKARTA- Yayasan Peduli Timor Barat (YPTB) mendesak pemerintah Federal Australia untuk menghentikan rencana eksplorasi minyak di perairan lepas pantai Australia, di Laut Timor.

Ketua YPTB, Ferdi Tanoni, kepada pers di Kupang, Rabu (29/7), mengatakan, desakan itu disampaikan setelah pemerintah ferderal Australia baru-baru ini membuka proses konsultasi terkait dengan rilis lahan Eksplorasi Minyak Bumi 2020.

"Pada tanggal 29 Juni 2020 lalu kami dalam hal ini YPTB bersama pusat penelitian Jubillee Australia mengajukan keberatan kepada pemerintah Australia terkait dengan eksplorasi minyak Bumi besar-besaran di Laut Timor yang jaraknya berdekatan garis pantai Indonesia, khususnya, Pulau Rote dan pantai selatan Timor bagian barat," katanya.

Pejuang masalah pencemaran Laut Timor itu membeberkan sejumlah alasan pemerintah federal Australia ingin melakukan eksplorasi minyak di kawasan itu.

"Mereka menyatakan bahwa eksplorasi yang dilakukan merupakan bagian penting dari strategi pemerintah Australia untuk mendorong eksplorasi minyak di perairan lepas pantai Australia itu sendiri," ujar dia.

Selain itu juga juga alasan lain adalah pemerintah federal Australia berupaya untuk menyeimbangkan pertimbangan lingkungan, sosial dan ekonomi dalam pengembangan sumber daya alam Australia.

Berikut ini adalah ringkasan wilayah rilis pemerintah Australia yang diusulkan untuk melakukan eksplorasi minyak lepas pantai di laut Timor yang disebut Ferdi dapat merugikan nelayan-nelayan di NTT.

Pertama adalah area pelepasan yang diusulkan untuk AC20-1, AC20-2, AC20-3, terletak sekitar 150 kilometer dari garis pantai Indonesia, khususnya, Pulau Rote dan pantai selatan Timor Barat. Area pelepasan yang diusulkan ini bahkan lebih dekat ke garis pantai Indonesia dari pada lokasi areal yang ada, dan lebih dekat ke garis pantai Indonesia daripada garis pantai Australia.

Kedua area pelepasan AC20-6 yang diusulkan adalah terdekat dengan Ashmore Reef, taman laut, dan area yang ditunjuk berdasarkan perjanjian bilateral dengan Indonesia mengenai nelayan tradisional Indonesia.

Ketiga area pelepasliaran yang diusulkan untuk AC20-1, AC20-2, AC20-3, dekat dengan daerah penangkapan ikan Indonesia yang terletak di perairan Indonesia, yang merupakan sumber mata pencaharian bagi ribuan nelayan dari Nusa Tenggara Timur.

"Sehubungan dengan hal itu maka bersama ini saya sampaikan alasan-alasan nya yang telah direkomendasikan bahwa setiap keputusan untuk melepaskan lokasi areal lebih lanjut yang membawa risiko kerusakan lintas batas yang signifikan bagi masyarakat pesisir Indonesia harus ditunda sampai dengan telah terjadi konsultasi yang tepat mengenai usulan pembukaan areal dengan Indonesia," tutur dia.

Selain itu juga pengaturan dan proses lintas batas yang tepat dan jelas telah dibuat dengan AMSA, DFAT dan lembaga Pemerintah Indonesia. Disamping itu juga kata dia pemerintah Australia harus berkomitmen untuk bekerja secara tepat dengan pemerintah Indonesia untuk secara tepat mendanai penyelidikan atas laporan kerusakan yang sedang berlangsung di Nusa Tenggara Timur sebagai akibat dari bencana minyak Montara.

Disamping itu di perairan Laut Timor seputar Gugusan Pulau Pasir merupakan wilayah yang tidak/belum memiliki hak milik oleh Australia berdasarkan Perjanjian Indonesia-Australia tahun 1997 tentang ZEE dan Batas-batas dasar Laut Tertentu,dimana perjanjian ini tidak pernah diratifikasi dan bahkan hingga saat ini.

"Oleh karena itu kami mendesak pemerintah Indonesia dalam hal ini Menteri Luar Negeri, Retno Marsudi, untuk segera membatalkan Perjanjian Indonesia-Australia yang diteken Alexander Downer dan Ali Alatas pada 1997 dan merundingkan kembali Batas-bats dasar laut tertentu dan ZEE di sana," tegas dia.

Ia juga menyampaikan bahwa dua tahun yang lalu YPTB telah mengadakan pertemuan dengan pihak Kementerian Luar Negeri RI dan telah disepakati untuk diadakan perundingan kembali batas perairan Laut Timor itu.

"Janganlah Kementerian Luar Negeri Indonesia sengaja mendiamkan kasus ini dan membiarkan semuanya terlewatkan lagi. Kembali kami mendesak agar segera diadakan pertemuan pada minggu depan untuk membahas kasus ini." ujar dia.

Tanggung Jawab Australia

Kepada Bergelora.com dilaporkan, sebelumnya, The Montara Task Force menyatakan bahwa pencemaran Laut Timor akibat tumpahan minyak yang terjadi pada 2009 merupakan tanggung jawab mutlak pemerintah Australia.

"Kasus ini telah berjalan selama 11 tahun dan selama itu pula kami sebagai rakyat terus berjalan untuk mendapatkan keadilan. Kasus ini merupakan tanggung jawab mutlak dari pemerintah Australia," kata Ketua Tim Advokasi Rakyat Korban Montara Ferdi Tanoni kepada pers di Kupang, beberapa waktu lalu

Penyataan itu diungkapkan berdasarkan pada perjanjian (United Nation Convention on the Law of the Sea) UNCLOS 1982 Pasal 139.

Dalam UNCLOS dinyatakan bahwa syarat bentuk pertanggungjawaban jika adanya suatu kewajiban hukum yang berlaku di negaranya, adanya suatu perbuatan/kelalaian yang melanggar kewajiban hukum internasional dan adanya kerusakan/kerugian sebagai akibat adanya tindakan yang melanggar hukum.

Ferdi mengatakan bahwa kilang minyak Montara merupakan milik dari suatu perusahaan Thailand. Akan tetapi, bila melihat pada prinsip tanggung jawab negara, Australia tetap harus bertanggung jawab sebagai negara tempat pengeboran dilakukan.

"Dengan kata lain tanggung jawab tersebut merupakan tanggung jawab yang bersifat absolut atau mutlak," kata Tanoni yang juga mantan agen imigrasi Australia itu.

Di satu sisi, dapat diketahui bahwa Australia sebagai negara pantai yang beri izin kepada PTTEP Australasia untuk melakukan kegiatan ekplorasi dan ekploitasi di wilayah ZEE-nya.

Selain itu, juga memiliki tanggung jawab berupa kewajiban-kewajiban untuk membersihkan dan memulihkan semua dampak pencemaran dan membayar kompensasi atas segala bentuk kerugian yang dialami oleh korban pencemaran.

"Kewajiban-kewajiban tersebut berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam UNCLOS 1982, khususnya Pasal 56, Pasal 60, dan Pasal 194 Ayat (2). Klaim ganti rugi diselesaikan melalui perundingan antara kedua negara," katanya.

Sehubungan dengan kasus pencemaran Laut Timor ini harus diselesaikan seperti tertera dalam UNCLOS Pasal 139 juga disebutkan bahwa negara yang menyebabkan kerugian negara lain akibat kegiatannya harus dikenakan ganti kerugian atas dampak yang merugikan negara tersebut.

Ia juga mendesak agar pemerintah Federal Australia tidak usah berpura-pura tidak mengetahui tentang hukum internasional ini, tetapi berkatalah dengan jujur untuk bersama menyelesaikan kasus tersebut.

Menurut dia, yang terpenting adalah bahwa baik Indonesia dan pemerintah Australia telah secara bersama melakukan ratifikasi terhadap UNCLOS 1982 dan kedua negara telah bersama pula membuat undang-undang ini di Australia maupun di Indonesia.

Ia menyadari bahwa Indonesia dan Australia merupakan sahabat dekat.

Untuk itulah, dia berharap agar tidak usah lagi putar ke depan atau ke belakang soal kasus tumpahan minyak Montara pada tahun 2009 di Laut Timor ini. Akan tetapi, sebagai bangsa Indonesia, pihaknya menuntut hak dan kedaulatan yang harus dipertahankan dan Australia harus menghormati dan menerimanya.

Terkait dengan perkembangan kasus tersebut, Ferdi mengatakan bahwa pihaknya saat ini sedang menunggu putusan perkara class action petani rumput laut untuk Kabupaten Kupang dan Rote Ndao dari Pengadilan Federal Australia yang diperkirakan akan terjadi pada tahun 2020.

Di sisi lain, pihaknya juga sedang menunggu dimulainya sidang gugatan Yayasan Peduli Timor Barat terhadap pemerintah Federal Australia yang telah diajukan pada bulan Desember 2019 ke Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB).

Ia mengatakan bahwa Montara Task Force terus meminta agar Presiden RI Joko Widodo menulis surat yang ditujukan kepada Perdana Menteri Australia untuk segera duduk bersama menyelesaikan kasus tumpahan Minyak Montara. (Gregorius F.)

Add comment

Security code
Refresh