Hukum
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. (Ist)

JAKARTA- Putusan PDT510/2013 jo 54/2015 jo 100K/2017 & Putusan PDT49/2015 telah memenangkan pengurus murni Warga Graha Cempaka Mas secara inkrach atas nama Tonny Soenanto

Putusan PDT16/2018 dan diperkuat oleh Putusan Banding PT685/2019 yang saat ini sedang proses kasasi,-- mengalahkan Pengurus P3SRS murni warga GCM dengan menyatakan  pengurus hasil RULB(20-9-2013) melakukan PMH, karena melanggar AD/ART Perhimpunan.

“Yang dilanggar oleh Pengurus hasil RULB20-9-2013  adalah AD/ART buatan DUPER yg isinya kepentingan pengembang,” demikian Bob Hasan & Partners selalu kuasa hukum warga yang terhimpun dalam P3SRS GCM kepada Bergelora.com di Jakarta, Rabu (8/7).

Warga GCM mengadakan RULB20-9-2013 adalah salah satunya untuk mengubah AD/ART perhimpunan agar sesuai UU20/2011. Karena AD/ART buatan Duper itu melanggar UU20/2011 dan tidak sesuai Pergub 132/2018 yang terbit kemudian.

“Warga GCM mengadakan RULB 2013 merevisi AD/ART buatan pengembang yang dikemudian hari terbukti mayoritas isinya diadopsi dari PERGUB 132/2018,” jelasnya.

Sesungguhnya dasar pelaksanaan RULB 20-9-2013 adalah Kesepakatan Tripartit 20-6-2013 yang difasilitasi oleh Dinas Perumahan dan Gedung DKI Jakarta justru salah satu agendanya adalah mengubah AD/ART plus kepengurusan yang tidak pernah mempertanggungjawabkan keuangan

Posisi Hukum

Putusan PDT16 jo PT685  menggugat kepengurusan Hasil RULB 20-9-2013 yang sudah kedaluwarsa dan tidak bisa dihidupkan kembali (tempus delichtie) dan bukan kategori hukum waris karena kedaulatan tertinggi pada musyawarah warga (RUTA) untuk memilih pengurus baru.

Sesuai AD/ART kepengurusan sudah berganti dua kali dan yang terakhir adalah hasil pelaksanaan Pergub 132/2018 yang justru tujuannya mendemisionerkan semua kepengurusan P3SRS yang ada di DKI untuk mengikuti ketentuan Pergub.

Sudah dilaksanakan RUALB merupakana penyesuaian Pergub132/2018 untuk memilih kepengurusan yang baru pada 1 Maret 2019 yang seharusnya disahkan seminggu setelah pengajuan. Sekarang sudah lewat setahun.

“Hal yang perlu digarisbawahi dalam proses sebelum pembentukan panmus untuk pelaksanaan RUALB Penyesuaian Pergub 132/2018, DPRKP sudah mengundang semua pihak terkait termasuk yang mengaku sebagai "pengurus" P3SRS organ boneka bentukan pengembang,-- namun tidak pernah hadir sama sekali.” katanya.

Dalam putusan juga tidak dijelaskan AD/ART pasal/ayat mana yang dilanggar sehingga PMH itu. Justru Bukti Tergugat, dalam kesepakatan tripartite tidak dipertimbangkan karena copy dari copy sebab aslinya ada di Dinas PRKP

“Satu-satunya cara buat mereka untuk bertahan tinggal melalui paket pesanan melalui pengadilan untuk menimbulkan kekacauan hukum dengan putusan yang lucu-lucu dan permainan kalimat sebagaimana sebagian sudah kami jelaskan diatas,” jelasnya.

Ini menurutnya, karena untuk GCM mustahil mereka bisa melaksanakan isi Pergub 132/2018 dan 133/2019. Sebab sebelumnya mereka eksis mempermainkan DPRKP pembiaran terhadap rekayasa/manipulasi RUTA yang hadir ratusan preman pegawai dan lainnya.

“Para pemilik malah tidak boleh hadir. Pergub sudah bagus mengunci praktek kecurangan tersebut. Dengan kondisi status quo tanpa kejelasan sikap dari GUB DKI selama lebih dari 1 tahun ini maka apabila terjadi sesuatu yang tidak diinginkan maka yang bertanggung jawab adalah Anies Baswedan selaku Gubernur DKI Jakarta,” tegasnya. (Web Warouw)

Add comment

Security code
Refresh