Hukum
M. Sholeh, SH. (Ist)
SURABAYA - Iuran BPJS resmi naik 100 persen mulai per 1 Januari 2020, hal tersebut tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 75 Tahun 2019, tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan. 
M Sholeh, pengacara yang juga Bakal Calon Wali Kota Surabaya melalui jalur independen akan melakukan gugatan uji materi Perpres nomor 75 tahun 2019 tersebut. Ia mengatakan gugatan akan didaftarkan pada Jumat (1/11) besok ke Pengadilan Negeri (PN) Surabaya.
"Kami ajukan uji materi terhadap Perpres no 75 tahun 2019. Uji materi ini menjadi kewenangannya Mahkamah Agung (MA), tetapi boleh didaftarkan melalui PN setempat. Nanti PN yang akan meneruskan ke MA," terangnya, Kamis, (31/10). 
Sholeh berharap jika uji materi ini nanti dikabulkan, maka Perpres tentang kenaikan iuran akan dibatalkan.
Jika dibatalkan, maka secara otomatis akan kembali pada aturan yang mengacu pada perpres yang lama.
"Ya Perpres kenaikan iuran itu dibatalkan maka kembali ke perpres yang lama yaitu tidak ada kenaikan," tambahnya.
Disinggung soal alasan melakukan uji materi ini, Sholeh mengaku hanya memiliki alasan yang sederhana, yaitu situasi ekonomi yang belum baik dapat memberatkan masyarakat.
"Alasannya sederhana, situasi ekonomi kan belum bagus, pendapatan masyarakat kan tidak tinggi, kalau kenaikan 100 persen itu kan logikanya tidak tepat, itu yang pertama," katanya.
Alasan kedua, tambahnya, adalah manfaat apa yang didapat oleh masyarakat seiring dengan kenaikan iuran BPJS hingga 100 persen itu.
Sebab menurut Sholeh, manfaat kenaikan iuran dianggapnya tidak akan berpengaruh banyak terhadap pelayanan kesehatan yang didapat oleh masyarakat.
"Apa yang didapatkan manfaat oleh masyarakat oleh peserta BPJS, kalau itu dinaikkan 100 persen. Layanan meningkat katanya, meningkat apa, tidak ada pelayanan ya tetap saja, rumah sakit ya rumah sakit ngunu iku (seperti itu, red). Kecuali akan dihapus rujukan berjenjang, jadi kalau sakit tidak perlu ke puskesmas, itu baru peningkatan, kalau tidak kan sama saja," tegasnya.
Ia pun menganggap salah logika yang dipakai presiden untuk menaikan iuran BPJS.
Perhitungan membuat BPJS yang diharapkan akan menjadikan untung pemerintah, justru membuat tekor atau merugi.
Karena merugi itu, masyarakat yang disuruh pemerintah untuk menanggungnya.
"Jadi logika yang dipakai presiden ini kan logika yang salah, dia ini kan salah perhitungan bikin BPJS. Alih-alih supaya dapat untung tapi malah bikin tekor. Karena tekor rakyat yang disuruh menanggung jadi dinaikkan, yang kita inginkan bubarkan saja BPJS itu, sebab apa BPJS itu salah perhitungannya," ujarnya.
Kepada Bergelora.com dilaporkan, ia pun menyarankan, dalam kasus seperti ini harusnya yang ditanggung oleh negara itu hanya orang miskin. Konsepnya, orang miskin yang tidak mampu dibayari oleh pemerintah daerah.
"Balik seperti Jamkesda dulu, jadi kalau ada orang miskin tidak mampu baru dibayari sama Pemda. Sekarang ini kan salah, orang mampu semua kalau sakitnya abot (berat, red) baru ikut BPJS. Bubarkan saja mestinya, karena keluhan masyarakat itu tidak hanya bagi orang biasa, pekerja pun banyak mengeluh dulu perusahaan itu kerja sama dengan asuransi swasta lebih bagus, tiba-tiba dipaksa ikut BPJS semua tambah amburadul kayak itu," katanya.
Ia pun kembali memastikan, akan mendaftarkan gugatan uji materi Perpres no 75 tahun 2019 tersebut ke Pengadilan Negeri Surabaya pada Jumat besok.
"Berkas sudah kita siapkan semua. Besok kita daftarkan ke PN," tambahnya. (Ardiansyah Mahari)

Add comment

Security code
Refresh