Hukum
Mewakili Masyarakat Anti Korupsi Sumatera Utara, Zainal Arifin Sinambela M.Sos, Dr. Salahudin Harahap, MA, Salahudin Ashani, M.Si, Muhammad Ikhyar Harahap, SH, Navaro Afandi Lubis, SH, Nuhdawi Saragih, S.Fil.i, MA, Bata Siregar, SPd.I (Ist)

MEDAN- Konsorsium Masyarakat Sipil Anti Korupsi Sumatera Utara menyurati Presiden RI dalam rangka mendukung revisi Undang-Undang KPK.  Surat itu menyebutkan bahwa KPK sering kali abaikan aspek kordinasi, supervisi, monitoring hingga pencegahan tindak pidana korupsi.

“Sehingga hal ini berdampak pada hilangnya ratusan trilyun uang negara oleh mafia Migas, Mafia pupuk, ilegal loging dan lainnya,” demikian surat tersebut.

Padahal menurut menurut Muhammad Ikhyar Harahap, SH, sejatinya lembaga KPK ini dibentuk untuk menyelamatkan uang negara, bukan semata mata untuk penangkapan dan penindakan para koruptor.

“Presiden jangan ragu untuk merevisi Undang-Undang yang merugikan negara ini,” tegasnya.

Dibawah ini isi lengkap surat kepada Presiden RI itu:

Medan, 9 September 2019

Kepada Yth.

Presiden Republik Indonesia

Bapak Ir. Joko Widodo

Di Jakarta

Hal : Mendukung rencana  revisi UU KPK  yang berlandaskkan paradigma baru dalam pemberantasan korupsi

Dengan Hormat,

Bapak Presiden Joko Widodo yang terhormat, semoga Bapak sehat dan terus berkomitmen untuk melaksanakan pemberantasan korupsi di Indonesia.

Seperti diketahui bersama, bahwa saat ini sedang dilakukan pembahasan dalam rangka revisi UU KPK. Untuk itu kami para praktisi hukum, akademisi, tokoh agama, aktivis NGO, dan pemerhati hukum yang tergabung dalam “Konsorsium Masyarakat Sipil Anti Korupsi Sumatera Utara” mengapresiasi kebijakan tersebut serta ingin memberikan pandangan dan masukan kepada Bapak Presiden terkait dengan agenda revisi UU KPK nantinya.  Adapun point-poiht yang menurut hemat kami penting menjadi perhatian bagi Bapak yaitu :

1. Terdapat lima (5) amanah pada UU yang di berikan kepada KPK sesuai dengan semangat pemberantasan korupsi era reformasi yaitu : 1. Melakukan kordinasi dengan instansi yang berwenang dalam melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi; 2. Melakukan supervisi terhadap instansi yang berwenang melakukan tindak pidana korupsi; 3. Melakukan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan terhadap tidak pidana korupsi; 4. Melakukan tindakkan-tindakan pencegahan tindak pidana korupsi dan; 5. Melakukan monitoring terhadap penyelenggaraan pemerintahan negara.

2. Berdasarkan hal di atas, dari lima tugas tersebut, tampaknya selama ini KPK masih hanya fokus pada fungsi penyelidikan, penyidikan dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi. Sementara aspek kordinasi, supervisi, monitoring hingga pencegahan tindak pidana korupsi seringkali terabaikan, hal ini berdampak pada hilangnya ratusan trilyun uang negara oleh mafia Migas, Mafia pupuk, ilegal loging dan lainnya. Padahal sejatinya lembaga KPK ini dibentuk untuk menyelamatkan uang negara, bukan semata mata untuk penangkapan dan penindakan para koruptor.

3. Seterusnya kami bersepakat pentingan memberikan kewenangan untuk menerbitkan SP3 atau surat perintah penghentian penyidikan bagi KPK. Sebab, selama ini banyak sekali kasus yang sudah bertahun-tahun diproses tapi tak juga selesai. Situasi ini, menurut hemat kami sangat merugikan bagi tersangka korupsi, baik secara sosial maupun politik, bahkan cenderung melanggar hak Azasi Manusia. Jika tidak ada kewenangan SP3 bagi KPK, maka azas kepastian hukum akan hilang yang mengakibatkan terjadi kerugian baik secara sosial, moral, politik dan hukum yang mengarah pelanggaran Hak Azasi Manusia bagi tersangka korupsi.

4. Revisi UU KPK merupakan implementasi keputusan Mahkamah Konstitusi, yang menegaskan KPK merupakan lembaga eksekutif yang independen sehingga KPK menjadi objek pengawasan dari legislatif, sama seperti kementerian. Oleh karena itu pembentukan Dewan Pengawas yang dipilih oleh DPR, menjadi sangat logis, bahkan dapat berupa keniscayaan untuk memantau segala aktivitas KPK sebagai lembaga negara.

5. Di karenakan KPK merupakan lembaga penegak hukum yang berada pada cabang kekuasaan eksekutif atau pemerintahan, maka pegawai KPK merupakan aparatur sipil negara yag wajib tunduk pada peraturan perundang undangan tentang ASN.

Berdasarkan pada point point di atas, maka kami yang tergabung dalam “Konsorsium Masyarakat Sipil Anti Korupsi Sumatera Utara” , mendukung penuh revisi UU KPK  yang berlandaskkan paradigma baru dalam pemberantasan korupsi, sehingga KPK ke depan bukan sebagai lembaga super body tetapi lembaga yag bekerja berdasarkan sistem yang kuat berlandaskan UU dan HAM.

Hormat Kami,

Ketua Presidium, Prof. Dr. Bambang Syahputra, MA                                        

Ketua Dewan Pakar,  Navaro Affandi Lubis, SH

Ketua, Dr. Salahudin Harahap, MA

Sekretaris, Muhammad Ikhyar Velayati, SH

Konsorsium Masyarakat Sipil Anti Korupsi Sumatera Utara

1. Jenggala Centre Sumut,

2. Jaringan Amar Ma’ruf Sumut,

3. Gerakan Da’i Kerukunan & Kebangsaan,

4. Bakomubin, Aliansi Pemuda Anti Korupsi Sumut,

5. Ikatan Da’i Mitra Ketertiban dan Harmoni Masyarakat,

6. Ikatan Pemuda Pemerhati Sosial dan HAM Sumut,

7. Ikatan Pemberdayaan Masyarakat Sumut,

8. Pusat Impormasi Rakyat Sumut,

9. Masyarakat Muda Anti Koruptor

(Sugianto)

Add comment

Security code
Refresh