Hukum
Menteri Hukum dan HAM Yasonna H. Laoly. (Ist)

JAKARTA- Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) Yasonna H. Laoly bersama Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko dipanggil oleh Presiden Joko Widodo, di Istana Negara, Jakarta, Senin (9/9) siang, untuk diberikan draf revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

“Saya diberikan draf revisi Undang-Undang KPK untuk saya pelajari. Itu saja dulu,” kata Yasonna saat ditanya wartawan sekeluarnya dari Istana Negara.

Draf revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK itu sebelumnya telah disetujui sebagai Rancangan Undang-Undang (RUU) inisiatif DPR dalam Sidang Paripurna pada Kamis (5/9) pekan lalu.

Pemerintah, lanjut Yasonna, akan mempelajari draf revisi undang-undang tersebut. Ia mengungkapkan, Presiden Joko Widodo mengarahkan agar draft revisi undang-undang tersebut dipelajari dengan hati-hati.

Beberapa poin penting dalam draf revisi UU KPK itu di antaranya adanya Dewan Pengawas KPK dan diperbolehkannya KPK menghentikan penyidikan dan penuntutan tindak pidana korupsi  apabila penyidikan dan penuntutannya tidak selesai dalam jangka waktu paling lama satu tahun.

Sementara itu secara terpisah Koalisi Masyarakat Madani Penyelamat KPK, mendesak Presiden segera bersikap menolak rencana revisi UU KPK inisiatif DPR RI, dengan tidak mengeluarkan surat presiden (surpres). Hal ini ditegaskan Jeirry Sumampow, Koordinator TePI, anggota Koalisi kepada Bergelora.com di Jakarta, Senin (9/9).

DPR diminta kembali fokus pada pembahasan RUU yang sudah masuk dalam prioritas prolegnas 2019, seperti RUU Pertanahan, KUHP, Penghapusan Kekerasan Seksual (PKS), Masyarakat Hukum Adat, Ekonomi Kreatif, dll.

“Rencana revisi UU KPK merupakan pengalihan isu proses seleksi Capim KPK yang saat ini sedang berlangsung di DPR, kendati demikian masyarakat harus tetap mengawal seleksi capim KPK di DPR dan rencana revisi UU KPK,” ujarnya.

Koalisi yang terdiri dari TII (Transparansi Internasional Indonesia), Lingkar Madani (LIMA), FITRA, KIPP, IBC, IPC, SPD, FORMAPPI, The Indonesian Institute, Komite Pemilih Indonesia (TePI), Pusako, PBHI, Institute Hijau Indonesia dan LBH Jakarta mengatakan putusan DPR yang menetapkan akan melakukan revisi UU KPK di akhir masa jabatan mereka patut dipertanyakan keabsahannya. Karena aturan penyelaan yang tidak memenuhi unsur UU MD3 atau Tatib DPR. Sekalipun begitu, DPR tetap bersikeras bahwa keputusan itu sah dan karenanya mereka memandang revisi sudah dapat dilaksanakan.

“Tentu saja, revisi ini tidak akan dapat dilaksanakan jika pemerintah dalam hal ini Presiden menyatakan tidak setuju dengan tidak mengirimkan Surat Presiden. Ada banyak alasan bagi pemerintah untuk melakukan opsi ini,” ujar Jeirry Sumampow.

Alasan tersebut, adalah berdasarkan Pasal 45 ayat (1) Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan mengatur bahwa penyusunan RUU dilakukan berdasarkan Prolegnas. Revisi UU KPK tidak masuk dalam daftar Prolegnas.

“Usulan revisi UU KPK bentuk inkonsistensi DPR terhadap aturan yang mereka susun sendiri, yaitu Tata Tertib DPR RI khususnya Pasal 65 huruf d yang menyatakan Badan Legislasi bertugas menyiapkan dan menyusun rancangan undang-undang usul Badan Legislasi dan/atau anggota Badan Legislasi berdasarkan program prioritas yang sudah ditetapkan,” katanya.

Ia menjelaskan Pasal 65 huruf f Tata Tertib DPR disebutkan bahwa Badan Legislasi bertugas memberikan pertimbangan terhadap RUU yang diajukan oleh anggota DPR, komisi, atau gabungan komisi di luar prioritas RUU atau di luar RUU yang terdaftar dalam program legislasi nasional, untuk dimasukkan dalam program legislasi nasional perubahan. 

“Rencana revisi UU KPK seharusnya masuk dalam prolegnas, setidaknya masuk dalam prolegnas perubahan terlebihdahulu untuk kemudian ditetapkan sebagai prioritas prolegnas, untuk selanjutnya di ajukan pembahasan oleh Badan Legislasi,” katanya.

Koalisi menegaskan tidak ada relevansi urgensi revisi UU KPK terutama dalam pemenuhan kebutuhan dalam masyarakat, karena mayoritas masyarakat menolak usulan revisi UU KPK. Selain itu, keberadaan UU KPK selama ini masih sangat relevan dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi KPK.

Jeirry mempertanyakan, masalahnya apakah pemerintah juga berada dalam barisan yang setuju revisi KPK atau sebaliknya tidak setuju revisi KPK yang potensial akan melemahkan pemberantasan korupsi. Ataukah Presiden justru menjadi bagian dari barisan yang menyetujui revisi UU KPK dengan sikap kompromisnya. Apa untung ruginya bagi presiden setuju atau menolak revisi? Apakah koalisi akan mendesakan agenda mereka pada presiden, apakah presiden siap berbeda pandangan dengan mayoritas pemilihnya? Gonjangan politik apa yang akan dialami presiden jika misalnya menolak revisi ini? Mengapa rapat paripurna penetapan revisi UU KPK dinilai tidak sah?

“Pertanyaan diatas tentu tidak mudah dijawab, yang jelas saat ini masyarakat sangat berharap Presiden segera bersikap atas polemik pelemahan KPK secara terstruktur, sistematis dan masiv. Sikap cuwek presiden selama ini justru menegaskan kegamangan dan kegalauan presiden. Terlebih masyarakat selama ini melihat subtansi revisi UU KPK justru berupaya mengoyak independensi KPK, dan melemahkan fungsi pemberantasan korupsi yang selama ini disandang oleh KPK,” ujarnya. (Web Warouw)

Add comment

Security code
Refresh