Hukum
Hermawanto, SH, Direktur Sekolah Konstitusi. (Ist)

JAKARTA- Menaikkan iuran BPJS adalah kebijakan yang tidak tepat, tidak prioritas, bahkan sangat membebani masyarakat. Hal ini ditegaskan oleh Hermawanto, SH, Direktur Sekolah Konstitusi kepada Bergelora.com di Jakarta, Sabtu (7/9).

Ia mengingatkan yang seharusnya dilakukan pemerintah adalah menindak tegas perusahaan-perusahaan yang memanipulasi gaji karyawan sehingga membayar iuran BPJS lebih rendah dari yang seharusnya.

“Sebaiknya pemerintah mengutamakan menindak perusahaan yang membayar iuran lebih rendah dari sebenarnya dan dengan memanipulasi gaji karyawan, tindakan perusahaan tersebut tidak hanya merugikan BPJS tapi juga penipuan sebagai tindak pidana,” ujar pengacara publik yang pernah mendampingi gugatan di Mahkamah Konstitusinya atas Undang-Undang No 40/2004 tentang Sistim Jaminan Sosial Nasional (SJSN) ini.

Kecurangan Perusahaan

Sebelumnya diberitakan Ketua Umum Serikat Pekerja Nasional (SPN) Djoko Heriono kepada Bergelora.com, di Jakarta, Jumat (6/9) melaporkan yang terjadi saat ini pengusaha menunggak iuran BPJS, pekerja otomatis tidak lagi berhak mendapat pelayanan dari BPJS Tenaga Kerja dan BPJS Kesehatan jika terjadi sakit dan kecelakaan kerja.

“Masalah itu bisa terjadi sepanjang sengketa pekerja di PHI yang memakan waktu tahunan. Ddan selama itulah pekerja kehilangan hak-hak jaminan sosial sosialnya yang katanya dilindungi Undang-Undang SJSN dan Undang-Undang BPJS,” ujarnya.

Maka dengan alasan itulah maka seluruh rakyat menurut SPN harus segera membubarkan BPJS melalui PERPPU SJSN yang hanya bisa dikeluarkan oleh Presiden RI, Joko Widodo.

“Agar jaminan sosial tidak disclaimer lagi bagi kaum buruh. Agar SDM kaum buruh dapat maksimal ikut serta mempercepat pembangunan Indonesia seperti yang dicita-citakan pak Jokowi gitu looh,” ujarnya.

Korban PBI Dimatikan

Hermawanto juga menegaskan agar BPJS Kesehatan juga menurutnya, seharusnya membuka informasi dan mempertanggungjawabkan kepada publik tentang besaran iuran PBI yang sudah bertahun-tahun dibayarkan pada peserta yang ternyata datanya fiktif, baik karena sudah meninggal dunia, dan lainnya.

“Sebagaimana pemerintah telah menonaktifkan 5.227.852 peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) Program Jaminan Kesehatan Nasional alias BPJS Kesehatan mulai 1 Agustus 2019,” ujarnya.

Saat ini jumlah peserta BPJS Kesehatan saat ini mencapai 223,3 juta jiwa. Sebanyak 82,9 juta di antaranya merupakan peserta non penerima bantuan iuran (PBI).

Peserta non PBI terdiri dari Peserta Penerima Upah (PPU) Pemerintah 17,5 juta jiwa, PPU Badan Usaha 34,1 juta jiwa, Perserta Bukan Penerima Upah (PBPU) 32,5 juta jiwa dan Bukan Pekerja (BP) 5,1 juta jiwa. Pemerintah merencanakan kenaikan iuran bagi Peserta Penerima Upah sebesar 100%.

Gagal Cuci Darah

Sementara itu Kebijakan Kementerian Sosial (Kemensos)  mematikan Kartu Indonesia Sehat (KIS) 5.227.852 orang dari daftar Penerima Bantuan Iuran (PBI) program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) banyak memakan korban. Salah seorang pasien gagal ginjal tiba-tiba tidak bisa melakukan cuci darah karena kartu BPJS PBI nya sudah dinonaktifkan.

Tony Samosir, Ketua Umum KPCDI (Komunitas Pasien Cuci Darah Indonesia) mengecam kebijakan Kementerian Sosial yang tidak melakukan validasi data atau memberitahu terlebih dahulu kepada peserta BPJS PBI.

"Kementerian Sosial main putus begitu saja. Ternyata yang diputus ini pasien cuci darah. Pasien yang tidak bisa cuci darah akan mengancam keselamatan nyawa pasien. Kementerian Sosial harus hati-hati dalam menjalankan kebijakan ini," kecamnya.

Ketua Umum KPCDI mengatakan, bahwa hari ini ada laporan dari pasien yang tidak bisa cuci darah bernama Bariyadi (48 tahun) dari Klaten, Jawa Tengah, dalam kondisi sesak nafas dan tubuh membengkak karena kelebihan cairan. Bariyadi melakukan cuci darah rutin di RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro Klaten.

"Tadi saya komunikasi dengan istri pasien, Endang, bahwa suaminya tidak bisa cuci darah dari hari Rabu (4/19). Keluarga sudah ke kantor BPJS, namun disuruh mengurus ke BPJS Mandiri dan harus deposit uang ke Bank sebesar 500 ribu. Masalahnya pasien tak ada uang. Ini suaminya pasien pengangguran, tulang punggung keluarga hanya istri yang bekerja sebagai buruh pabrik. Harusnya semua orang mempunyai hak mendapat pelayanan kesehatan, walaupun itu dari kalangan kurang mampu," kata Tony (Web Warouw/Petrus Hariyanto)

Add comment

Security code
Refresh