Hukum
Wakil Ketua Partai Gerindra, FX Arief Poyuono. (Ist)

JAKARTA-  Partai Gerindra menyatakan menolak keras kenaikan  iuran BPJS Kesehatan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani. Partai Gerindra juga meminta agar pemerintah segera melakukan audit terhadap BPJS Kesehatan yang selalu mengaku defisit. Hal ini ditegaskan oleh Wakil Ketua Umum Gerindra Arief Poyuono kepada Bergelora.com di Jakarta, Minggu (1/9).

“Sebaiknya pemerintah tak menaikkan iuran BPJS Kesehatan karena defisit BPJS bukan karena kurangnya besar iuran BPJS Kesehatan tapi karena bocor alias dikorupsi,” ujarnya.

Difisit BPJS Kesehatan yang berulang-ulang dan ditalangi oleh pemerintah berarti pemerintah membiarkan korupsi berulang-ulang oleh BPJS Kesehatan tanpa ada audit dan tindakan hukum.

“Anehnya Presiden dan KPK mendiamkan padahal negara sudah rugi puluhan triliun rupiah.  Rumah sakit terancam bangkrut. Rakyat tidak terlayani secara maksimal oleh BPJS Kesehatan,” ujarnya

Ia meminta agar Presiden Jokowi menunda menaikkan iuran BPJS Kesehatan karena membebani rakyat.

“Saya ingatkan bahwa Kang Mas Jokowi justru pernah berjanji akan membebaskan seluruh rakyat Indonesia dari iuran BPJS Kesehatan. Koq Menkeu dan Menko PMK justru menaikkan. Ini aneh looh,” ujarnya. Sebelum menaikan iuran BPJS Kesehatan, kita audit dulu secara komprehensif pengunaan dana BPJS Kesehatan," kata Arief Poyuono.

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Puan Maharani, sebelumnya menyatakan kenaikan iuran BPJS Kesehatan akan berlaku mulai 1 September 2019.

Sebelum diterapkan, kata Puan, Presiden Joko Widodo (Jokowi) bakal menerbitkan peraturan presiden pada akhir bulan ini.  Setelah perpres terbit, Kementerian PMK akan menerbitkan aturan turunan berupa peraturan menteri koordinator PMK.

Peraturan akan mengatur ketentuan bantuan pemerintah bagi peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI).

Lebih lanjut, Puan memastikan kenaikan iuran tidak akan membebani peserta PBI. Pasalnya, iuran tetap akan ditanggung oleh pemerintah.

Menurut Arief Poyuono, selama ini banyak penyimpangan dan Korupsi antara petinggi BPJS Kesehatan dan rumah sakit provider BPJS Kesehatan .

Buktinya, kata Arief adalah kuitansi. "Pernah enggak peserta BPJS Kesehatan ketika mengunakan fasilitas Rumah Sakit untuk berobat, setelah itu diberikan bukti pengeluaran biaya yang habis untuk berobat? kan enggak ada selama selama ini," katanya.

Kata dia, lantaran tidak ada bukti kuitansi kepada pasien BPJS Kesehatan, maka ini mudah terjadi mark up yang disetujui oleh petugas BPJS Kesehatan selama ini dengan pihak provider Rumah Sakit

"Ini sumber kebocoran dana BPJS Kesehatan selama ini yang jumlahnya puluhan triliun dan ini permainan antara pejabat BPJS Kesehatan dan rumah sakit provider BPJS Kesehatan," katanya.

Arief menambahkan, dia mendapat informasi bahwa premi yang dibayarkan ke BPJS Kesehatan oleh masyarakat selama ini lebih dari cukup.

"Hanya bocornya enggak tahan," katanya. (Web Warouw)

Add comment

Security code
Refresh