JAKARTA- Pertumbuhan ekonomi Indonesia bisa mencapai 9 persen pertahun. Untuk mengejar ketertinggalan dengan kemajuan pertumbuhan ekonomi malaysia, Indonesia harus tumbuh 8,5 persen pertahun.
“Saya yakin kita mampu 9 persen pertahun. Rakyat kita pasti bisa yang penting semangat,” demikian disampaikan oleh calon presiden Jusuf Kalla (JK) kepada Bergelora.com saat menerima beberapa aktivis dari Perkumpulan Indonesia Timur yang dipimpin oleh Laode Ida, Petru Celestinus, Boy Sompotan, dan Jopie Lasut di kediaman JK di Jakarta, Senin (9/6).
Untuk itu menurutnya pembangunan ekonomi kedepan harus memprioritaskan pada pembangunan infrastruktur di daerah-daerah terutama di perbatasan dan daerah terpencil.
“Usaha kecil harus menjadi prioritas. Semua orang harus berperan dalam ekonomi. Kuncinya di semangat untuk maju. Berhenti menjual hutan. Saya sedih melihat hancurnya alam di Kalimantan dan Sumatera. Letaknya dikemauan kita semua,” ujarnya
Untuk itu menurutnya semua daerah harus dialiri listrik agar bisa menopang ekonomi daerah sehingga rakyat kecilpun bisa berusaha.
“Tidak boleh lagi ada daerah yang tidak dialiri listrik. Semua harus menikmati listrik sampai di daerah terpencil,” tegasnya.
Rakyat Indonesia menurutnya juga harus belajar hidup ke atas agar tercipta ruang publik lebih luas dibawah.
“Kota-kota besar harus membangun tempat tinggal yang bertingkat dengan membangun tower-tower ke atas agar dibawah bisa tersedia taman dan tempat publik berkumpul dan berolah raga. Transportasi umum juga harus diperbanyak,”
Distribusi Korupsi
Ia juga mengevaluasi otonomi daerah yang sudah tidak sesuai dengan tujuan semula. Menurutnya seharusnya otonomi daerah hanya sampai ditingkatan propinsi.
“Dijaman Habibie, otonomi daerah kita memang keterusan sampai di kabupaten. Tapi seharusnya itu bisa membangkitkan kekuatan daerah bisa lebih cepat tumbuh. Ini malah tidak,” ujarnya.
Justru menurut JK, otonomi daerah menyebabkan korupsi meluas sampai ke daerah. Ini karena power tent to corrupt.
“Korupsi terdistribusi di pusat, daerah dan DPR. Karena demokrasi memberikan kekuasaan di ketiga wilayah itu. Demokrasi terlalu bebas. Sakarang bukan kemampuan yang menjadi ukuran tetapi popularitas. Untung saya dan Jokowi selain populer, juga mampu,” ujarnya.
Menurutnya saat ini untuk memerangi korupsi dibutuhkan secara prioritas adalah ketauladanan, sistim dan kemudian pengawasan.
“Jangan terbalik. Kasih contoh dulu tauladan dari presidennya, baru kemudian menteri-menteri dan pejabat didaerahnya. Setelah itu sistim menututp peluang untuk korupsi dan rakyat diikut sertakan dalam pengawasan,” jelasnya. (Web Warouw)
