Jumat, 29 Maret 2024

Harkitnas, LMND Ingatkan 90 Persen Ladang Migas Dikuasai Asing!

JAKARTA- Mempertingati 107 tahun hari Kebangkitan Nasional 20 Mei Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (LMND) mengingatkan Sebanyak 90% ladang minyak Indonesia dikuasai perusahaan asing. Kenaikan harga BBM hanyalah kedok pemerintah untuk mendorong liberalisasi di sektor hilir. Baru beberapa bulan setelah dilantik, rakyat Indonesia harus dihadapkan lagi pada kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM), dengan alasan subsidi BBM membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

 

“Padahal kenaikan harga BBM akan sangat berpengaruh pada sektor yang lain, seperti: industri, transportasi, kebutuhan bahan pokok yang akan menggerus daya beli rakyat,” Hal ini ditegaskan oleh Ketua Umum Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (LMND), Vivin Sri Wahyuni kepada Bergelora.com di Jakarta, Rabu (20/5)

Menurutnya juga, subsidi BBM mengganggu mekanisme pasar penjualan BBM. Sehingga korporasi SPBU asing sulit berkompetisi di dalam negeri. Jadi, jelaslah bila kebijakan kenaikan harga BBM  adalah ‘pesanan’ pihak asing yang ingin mendominasi bisnis ritel BBM di Indonesia.

“Alasan ‘mulia’ dibalik kebijakan ini, seperti penghematan anggaran  tampak tak lebih dari penyesatan belaka, karena APBN justru lebih terbebani oleh utang Negara,” tegasnya.

Selanjutnya menurutnya, terkait sengketa antara pemerintah Indonesia dengan PT. Freeport Mc Moran. Menurut Undang-undang No. 4 tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara pasal 170 bahwa Freeport berkewajiban untuk membangun pabrik pengolahan dan pemurnian di dalam negeri dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak UU tersebut diundangkan.

“Tetapi, Freeport tidak mengindahkan sistem perundang-undangan yang ada di Indonesia dan cenderung menciderai kedaulatan bangsa Indonesia. Sampai saat ini, Pemerintah masih memperpanjang MoU nya. Ini bukti bahwa Pemerintahan Joko Widodo tunduk terhadap modal asing,” jelasnya.

Lebih dari itu ia menjelaskan bahwa, dengan berlakunya Masyarakat Ekonomi Asean 2015 maka semua alur perdagangan barang, jasa, inivestasi, tenaga kerja terampil, dan modal akan semakin dikuasai oleh bisnis luar negeri. ASEAN akan menjadi kawasan yang mempunyai basis produksi dan pasar tunggal dengan ekonomi kawasan yang kompetitif dan sepenuhnya mengabdi pada kapitalisme-neoliberal.

Sejatinya menurut LMND, MEA merupakan alat liberalisasi ekonomi di ASEAN yang bermuara pada percepatan perluasan kapitalisme global yang berinduk pada kesepakatan-kesepakatan World Trade Organitation (WTO).

“Dengan ini, kedaulatan negara adalah biaya besar yang harus dikorbankan oleh Indonesia. Korporasi-korporasi asing akan senantiasa menguasai pasar kita yang amat besar dan strategis ini. Hal ini akan melanggengkan utang luar negeri, ketergantungan terhadap modal asing, dan semakin menguatkan peran besar korporasi multi-nasional,” papar Vivin.

Menurutnya 20 Mei 2015 harus menjadi tonggak generasi pelanjut kebangkitan nasional dalam medan perjuangan yang lebih kompleks dijaman neoliberalisme. Saatnya mahasiswa bersikap menjadi tukang dinegeri sendiri atau menyelamatkan warisan kebangkitan nasional 1908.

“Kalau tidak maka, 107 tahun kini berlalu. Semangat dan cita-cita besar untuk menjadi bangsa yang merdeka, berdaulat, untuk menggapai masyarakat adil dan makmur telah usang. Kini bangsa ini telah berada jauh dari semangat dan cita-cita itu,” tegasnya. (Calvin G. Eben-Haezer)

Artikel Terkait

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Stay Connected

342FansSuka
1,543PengikutMengikuti
1,110PelangganBerlangganan

Terbaru