Pendidikan

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Anwar Makarim . (Ist)

JAKARTA - Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Anwar Makarim mengatakan pihaknya menyederhanakan persyaratan bantuan kuota internet yang diperuntukkan bagi peserta didik dan tenaga pendidik.

"Kami memastikan bahwa persyaratan tersebut dilakukan agar meminimalisir isu-isu birokratis yang bisa menghalang. Jadi kami buat persyaratannya sesederhana mungkin untuk mendapat kuota data internet," ujar Nadiem dalam peresmian kebijakan bantuan kuota data internet 2020 di Jakarta, Jumat (25/9).

Nadiem menambahkan garis besar mekanisme atau proses penyiapan data awal verifikasi dan validasi data nomor ponsel.

Langkah pertama adalah pendataan nomor ponsel oleh operator satuan pendidikan pada aplikasi Dapodik, dan kalau di Universitas PD Dikti tahap awal.

"Ya ini dilakukan di masing-masing satuan pendidikan. Lalu langkah kedua adalah melakukan verifikasi dan validasi nomor ponsel oleh operator seluler pada perusahaan-perusahaan telekomunikasinya," tambah dia.

Langkah kedua tersebut untuk memastikan apakah nomor tersebut aktif atau tidak aktif atau tidak ditemukan.

Langkah ketiga adalah pimpinan satuan pendidikan mengunggah surat pernyataan tanggung jawab mutlak.

"Jadinya poin yang penting di sini adalah semua pimpinan satuan pendidikan yaitu kepala sekolah maupun pimpinan universitas adalah penanggungjawab untuk akurasi dari pada nomor-nomor tersebut," jelas dia.

Langkah keempat, operator melakukan pemutakhiran nomor ponsel yang berubah, tidak aktif, dan tidak ditemukan dan langsung dikirim kuotanya kepada penerima.

"Jadi sangat penting untuk masyarakat mengetahui bahwa apa yang dilakukan kalau saya masih belum menerima bantuan. Kalau masih belum menerima bantuan kuota. Tahap pertama adalah untuk segera melapor kepada pimpinan satuan pendidikan, dan juga operator sekolah yang ada. Jadi yang pertama adalah lapor kepada pimpinan satuan pendidikan, kepada kepala sekolah, karena mereka adalah yang bertanggungjawab untuk akurasi nomor-nomor tersebut," terang Nadiem.

Peserta didik maupun tenaga pendidik dapat menyampaikan nomor ponsel yang didaftarkan dan cek operator sekolah untuk memastikan nomor telah terdaftar dan aktif.

"Jadinya bagi yang belum menerima. Jangan khawatir penyaluran ini dilakukan secara bertahap bahkan tiap bulan ada dua tahap yang bisa dilakukan dan saat ini diberikan masa berlaku terhitung sejak bantuan kuota belajar diterima," cetus dia.

Bantuan kuota internet bulan pertama tahap pertama disalurkan mulai 22 September hingga 24 September. Untuk tahap dua bulan pertama pada 28 September hingga 30 September 2020. Bantuan kuota internet tersebut diberikan selama empat bulan mulai September hingga Desember.

Selanjutnya, bantuan kuota data internet untuk bulan kedua yakni tahap I pada tanggal 22 sampai 24 Oktober 2020. Selanjutnya, tahap II pada tanggal 28 sampai 30 Oktober 2020.

Sedangkan bantuan kuota data internet untuk bulan ketiga dan keempat dikirim bersamaan tahap I pada tanggal 22 sampai 24 November 2020 dan tahap II pada tanggal 28 sampai 30 November 2020.

Peserta didik jenjang PAUD mendapatkan 20 GB per bulan dengan rincian 5 GB untuk kuota umum dan kuota belajar 15 GB. Peserta didik jenjang pendidikan dasar dan menengah mendapatkan 35 GB per bulan dengan rincian 5 GB untuk kuota umum dan kuota belajar 30 GB.

Kepada Bergelora.com dilaporkan, bantuan paket kuota internet untuk pendidik pada PAUD dan jenjang pendidikan dasar dan menengah mendapatkan 42 GB per bulan dengan rincian 5 GB kuota umum dan 37 GB kuota belajar. Paket kuota internet untuk mahasiswa dan dosen mendapatkan 50 GB per bulan dengan rincian 5 GB kuota umum dan 45 GB kuota belajar. (Enrico N. Abdielli)

Mendikbud Nadiem Makarim. (Ist)

JAKARTA- Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) RI Nadiem Anwar Makarim mengatakan pendidikan anak usia dini (PAUD) merupakan kunci pembangunan sumber daya manusia (SDM) sepanjang hayat.

"Usia dini merupakan usia emas tumbuh kembang anak, investasi pada usia dini merupakan investasi bernilai paling tinggi," kata dia saat diskusi daring tentang komitmen konvergensi cegah kekerdilan (stunting) melalui peningkatan layanan PAUD di Jakarta, Rabu (23/9).

Ia mengatakan tumbuh kembang seorang anak pada usia dini menentukan bagaimana kehidupan mereka selanjutnya.

Secara khusus, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) RI menempatkan penanggulangan stunting sebagai salah satu program.

Pada jenjang PAUD, Kemendikbud mendorong terciptanya PAUD holistik integrasi. Upaya tersebut diharapkan dapat menekan atau menurunkan prevalensi stunting di Tanah Air.

Selain itu, upaya lain yang dilakukan Kemendikbud ialah meningkatkan kualitas dan kompetensi para tenaga pendidik PAUD di Tanah Air.

"Guru PAUD harus sensitif gizi selain harus mampu mendorong stimulasi baik terkait pola makan, asuh maupun sanitasi," kata pendiri Gojek tersebut.

Secara umum, Nadiem mengatakan persoalan stunting tidak hanya menyangkut aspek kesehatan dan gizi buruk saja namun juga mengenai kemanusiaan yang membutuhkan komitmen bersama.

Kepada Bergelora.com dilaporkan, upaya membangun SDM yang unggul memang tidak mudah karena harus melibatkan banyak pihak dari tingkat pusat hingga ke daerah, ujar dia.

Apalagi, Presiden Jokowi telah menargetkan penurunan prevalensi stunting hingga 14 persen pada 2024. Saat ini angka prevalensi stunting Indonesia masih tergolong tinggi yakni 27,67 persen.

"Saya percaya dengan bergotong royong kita bisa menyiapkan manusia-manusia yang unggul," katanya. (Enrico N. Abdielli)

Para siswa di beberapa desa di Kabupaten Flores Timur, Provinsi Nusa Tenggara Timur harus berjuang ekstra keras untuk mencari koneksi internet agar bisa belajar secara daring. (Ist)

JAKARTA - Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) melalui Direktorat Jenderal PAUD Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah akan menyelenggarakan seri webinar dengan materi kebijakan penggunaan dana BOP adaptasi masa pandemi COVID-19 dan persiapan penyaluran dana BOP tahap II 2020.

Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah Kemendikbud Jumeri di Jakarta, Senin, mengatakan peran pemerintah daerah menjadi ujung tombak dalam kecepatan penyaluran dan pelaksanaan BOP di satuan pendidikan.

"Semakin cepat salur, semakin cepat pula satuan pendidikan memanfaatkan dana BOP," tambah dia.

Berbeda dengan BOS, Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) disalurkan dari Kas Umum Negara (KUN) ke Kas Umum Daerah (KUD) Kabupaten/Kota dan selanjutnya ke satuan pendidikan.

Penyaluran BOP dilakukan dalam dua tahap dan saat ini akan menghadapi penyaluran tahap dua. Berbagai langkah percepatan telah dilakukan termasuk dengan mengadakan webinar itu.

Webinar itu sangat perlu dilakukan karena melihat perkembangan pengiriman data satuan PAUD, satuan pendidikan PKBM, dan SKB menunjukkan progres yang lambat.

Selain itu, masih terdapat 169 kabupaten/kota yang belum memberikan pelaporan penyaluran pada tahap satu yang menjadi syarat penyaluran pada tahap dua.

Dikarenakan hal itu, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dipandang perlu mengadakan webinar untuk memacu sekolah segera input data dan Pemda untuk segera melakukan pelaporan.

Materi pada webinar itu cukup menarik, ada sesi diskusi khusus untuk menjawab permasalahan-permasalahan di lapangan seperti bagaimana sinkron Dapodiknya, bagaimana strategi penyaluran agar cepat, aman dan akuntabel, serta bagaimana strategi penggunaan dana BOS agar tetap optimal di masa pandemi COVID-19 dengan menghadirkan narasumber yang ahli di bidangnya, antara lain Tim Dapodik PAUDDasmen, Tim BOP PAUD dan Tim BOP Pendidikan .

Jumeri berharap dengan webinar itu mampu mendongkrak sekolah untuk melakukan input data Dapodik yang termutakhir dan mampu memacu Pemda untuk segera melaporkan penyaluran tahap sebelumnya, sehingga penyaluran BOP tahap II 2020 ini dapat berjalan optimal dan tidak mengalami keterlambatan.

Kepada Bergelora.com dilaporkan, webinar itu akan diselenggarakan pada Selasa (22/9) dimulai pukul 08.00 WIB hingga 11.00 WIB melalui aplikasi zoom dan disiarkan secara langsung di kanal Youtube Ditjen PAUD Dikdasmen.  (Enrico N. Abdielli)